Kegiatan

Inisiasi Pengembangan Repositori Nasional Hukum dan Legislasi

Pada Selasa, 19 Juli 2022, Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev menerima kunjungan dari Perpustakaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan utama dari kunjungan ini adalah studi banding mengenai pengelolaan pengetahuan di bidang hukum dan legislasi. Khususnya pengetahuan tacit yang dimiliki oleh para peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). 

Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev merupakan perpustakaan khusus yang bernaung di bawah Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Perpustakaan ini milik bersama empat lembaga yang sama2 bernaung di bawah YSHK, yaitu Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Lembaga Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, dan PT. Justika Siar Publika yang mengelola situs Hukum Online.

Perpustakaan BRIN terdapat di Direktorat Repositori, Multimedia dan Penerbitan Ilmiah, Deputi Fasilitasi Riset – Kementerian Riset dan Teknologi. Struktur organisasi Direktorat Repositori, Multimedia dan Penerbitan Ilmiah terbagi ke dalam 4 koordinator, yaitu koordinator repositori ilmiah nasional, koordinator pelaksana fungsi akuisisi pengetahuan lokal, koordinator pelaksana fungsi penerbitan ilmiah, koordinator pelaksana fungsi multimedia ilmiah. Perpustakaan berada di bawah koordinator repositori ilmiah nasional.

Merujuk pada Rahmadani Ningsih Maha M. Hum (Koordinator Fungsi Perpustakaan BRIN), berkenaan dengan pengembangan repositori nasional, Perpustakaan BRIN merangkul sejumlah perpustakaan khusus tematik. Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev dianggap memiliki koleksi terkait hukum dan legislasi yang cukup kuat. Kerjasama dalam bentuk resource sharing dan interlibrary loan dilakukan oleh khususnya Kepustakaan BRIN kawasan multi unit kerja Jakarta 1 Gatot Subroto yang koleksinya fokus pada subyek sosial humaniora dan oseanografi.

Penggunaan istilah kawasan merujuk pada karakteristik pengguna. Pengelompokan ini juga disesuaikan dengan nature dari lembaga-lembaga penelitian yang tergabung di BRIN. Telah menjadi pengetahuan bersama lembaga-lembaga penelitian yang dulunya berada di setiap kementerian/lembaga setingkat kementerian, sejak 1 September 2021 diintegrasikan ke dalam BRIN. BRIN sendiri resmi ditetapkan pada 5 Mei 2021 melalui Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021.

Seperti disampaikan oleh Farli Elnumeri M. Hum.  (Kepala Perpustakaan Daniel S. Lev), sebesar apapun koleksi perpustakaan dipastikan tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan penggunanya. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya yang ada di perpustakaan, padahal ilmu pengetahuan yang ada tidak terbilang banyaknya. Hal ini yang mendasari konsep interlibrary loan atau resource sharing dalam konteks koleksi digital.

Kelak kerjasama yang akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama ini akan memudahkan pengelolaan data dan pengetahuan untuk kemajuan Indonesia.

trianadyah@pshk.or.id