Kausa

Peran Kita dan Pemerintah dalam Penanggulangan DBD

Diawal tahun 2019, beberapa kota di Indonesia terutama DKI Jakarta mengalami peningkatan penderita deman berdarah, hal ini dikarenakan musim penghujan yang hampir tiap hari mengguyur beberapa daerah di Indonesia. Hujan sendiri mengakibatkan banyaknya genangan air dilingkungan masyarakat, sehingga hal tersebut bisa memicu bersarangnya nyamuk demam berdarah.

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh satu dari 4 virus dengue berbeda dan ditularkan melalui nyamuk terutama Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang ditemukan di daerah tropis dan subtropis di antaranya kepulauan di Indonesia hingga bagian utara Australia (Vyas,2013)

Di Indonesia sendiri, demam berdarah pertama kali ditemukan di kota Surabaya pada tahun 1968, dimana sebanyak 58 orang terinfeksi dan 24 orang diantaranya meninggal dunia, dengan Angka Kematian (AK) mencapai 41,3%. Sejak saat ini, penyakit ini menyebar luas ke seluruh Indonesia (Kementerian Kesehatan ,2010).

Berdasarkan pengumpulan informasi yang didapatkan dari berbagai sumber berita, kasus DBD di Indonesia sepanjang Januari 2019 tercatat sebanyak 7.520 kasus yang terjadi di 35 kota. Kasus DBD terbanyak terjadi di DKI Jakarta yaitu 813 kasus dan kasus paling sedikit untuk sementara ini terdapat di Solo hanya ada 1 kasus DBD.

Melihat data tersebut tentunya baik masyarakat ataupun pemerintah harus bertindak cepat untuk menanggulangi atau mengatasi penyebaran serta dampak dari tersebarnya penyakit DBD ini. Jika dilihat dalam perspektif hukum, penangulangan DBD di Indonesia sendiri telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.

Pada pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular dijelaskan bahwa Deman Berdarah tergolong jenis penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit. Selanjutnya, Pada Pasal 5 ayat (1), dijelaskan juga bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya.

Upaya Penanggulangan DBD:

Lalu upaya penanggulangan yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini yaitu sebagai berikut:

  1. Sosialisasi tentang kebersihan lingkungan dan Menghimbau kepada masyarakat agar menerapkan pola hidup sehat.
  2. Kementerian Kesehatan RI melakukan pemantauan Demam Berdarah Dengue (DBD) menggunakan sistem khusus, bernama Public Health Emergency Operation Center (PHEOC). Sistem ini akan memantau dan mencatat selama 24 jam kasus DBD di 34 provinsi di Indonesia. Melalui PHEOC bisa memverifikasi langsung dan melakukan feedback tentang kecenderungan peningkatan kasus DBD yang cukup signifikan.
  3. Kementerian Kesehatan Mengirim surat edaran ke Kabupaten/ Kota terkait mengantisipasi DBD ini
  4. Melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan cara 3M (Menguras, Menutup, Mendaur ulang barang bekas) sepanjang tahun khususnya pada musim penghujan
  5. Membagikan bubuk Abate bagi daerah-daerah yang ditemukan kasus DBD
  6. Pencegahan dengan cara fogging. Alat Fogging yang digunakan yaitu Ultra Low Volume merupakan sistem pengabutan.

Agar upaya maupun program yang telah dilakukan oleh pemerintah bisa berjalan dengan baik, maka kita sebagai warga harus lebih peduli lagi pada kebersihan lingkungan sekitar, mulai dari kebersihan rumah, halaman, sekolah, ataupun tempat kerja. Sebab penanggulangan DBD adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas pemerintah saja. Kuncinya “Sadari, Kenali dan Atasi” bagaimana mengantisipasi terjadinya penyakit menular, misalnya penyakit DBD.

 

Dasar Hukum
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular
Referensi:
InfoDATIN DBD 2016 – Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI
Sumber berita:
Diakses pada 08 Februari 2019
Penulis : Tuti Nour Khasanah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *