Kausa

Membangun Bangsa dengan Literasi

Istilah literasi secara umum dimaknai sebagai kemampuan membaca dan menulis. Definisi lain literasi merupakan kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya [UU 3/2017 Ps. 1 (4)]. Kemampuan literasi sangat penting untuk dimiliki setiap individu, terutama di abab 21 ini tidak hanya literasi membaca namun harus didukung juga dengan kemampuan literasi lain seperti: literasi digital, sains, keuangan, budaya dan kewarganegaraan. Menurut Harris Iskandar Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengatakan literasi sangat memengaruhi kualitas hidup masyarakat dan kemajuan bangsa. Hal ini karena ketika masyarakat memiliki tingkat literasi yang tinggi, maka mereka dapat memaknai pengetahuan dan informasi yang didapat kemudian bisa menjadi output yang baru seperti munculnya ide dan gagasan untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan kemampuan literasi juga masyarakat dapat terhindar dari berita dan informasi hoaks, yang saat ini sangat marak terjadi dan merugikan masyarakat.

Dalam menyebarkan dan menumbukan literasi dikalangan masyarakat dapat didukung dengan adanya fasilitas dan saranan yang memadai seperti: perpustakaan, Taman Baca Masyarakat (TBM) dan buku atau bahan bacaan yang mudah diakses oleh masyarakat dimanapun berada. Saat ini tercatat ada 154.000 perpustakaan di Indonesia yang terdiri dari perpustakaan pemerintah, perguruan tinggi, komunitas, dan sekolah. Selain itu untuk TBM berjumlah 8.000 di Indonesia. Akan tetapi jumlah ini masih belum cukup, sebab masih terjadi kesenjangan yaitu berdasarkan data Perpustakaan Nasional mencatat bahwa rasio antara jumlah buku dan penduduk di perkotaan adalah 1 : 10.000, sedangkan dipedesaan kesenjangannya lebih tinggi yaitu 1 : 15.000. Tidak hanya itu, menurut Harris Iskandar mengatakan bahwa indonesia juga masih menghadapi tantangan lain yaitu sekitar 3,4 juta warga usia 15-59 tahun atau sekitar 2,07% dari total penduduknya indonesia belum bisa membaca dan menulis, umumnya di daerah terpencil. Hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah untuk bisa memberantas angka buta huruf dan meningkatkan literasi warga indonesia.

Jika dilihat dari sudut pandang sejarah, pemerintah sudah melakukan upaya dalam meningkatkan literasi masyarakat yaitu:

No Program untuk meningkatkan literasi Tahun
1 Indonesia memulai Gerakan Pemberantasan Tuna Aksara 1948
2 14 September diperingati sebagai Hari Kunjung Perpustakaan 1995
3 Pencanangan Gerakan Membaca Nasional 2003
4 Mendeklarasikan Gerakan Nasional Percepatan Pemberantasan Buta Aksara 2004
5 Gerakan Indonesia Membaca 2015
6 Gerakan Literasi Masyarakat dan dibentuknya kampung literasi 2016
7 Diselenggarakannya kembali Gerakan Indonesia Membaca 2017

 

Kemudian jika dilihat dari sudut pandang hukum, bagaimana kewajiban pemerintah dalam meningkatkan literasi masyarakat? Dan bagaimana hak dan kewajiban masyarakat untuk memperoleh pendidikan literasi ini? Sebenarnya hal tersebut sudah di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945, UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan UU RI No 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.

“Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran dan pemerintah mengusahakan serta menyerlanggrakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang”. [UUD 1945 Pasal 31 (1 & 2)]

“Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu” dan “Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat” [UU 20/2003 Ps. 5 (1 &5)]

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi” [UU 20/2003 Ps. 11 (1)]

“Masyarakat penyandang disabilitas berhak memperoleh kemudahan membaca Buku sesuai dengan kebutuhannya” [UU 3/2017 Ps. 9]

 “Memelihara dan memanfaatkan fasilitas layanan dan Buku yang disediakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat; dan memberikan dukungan terhadap terciptanya masyarakat belajar, masyarakat gemar membaca, dan masyarakat gemar menulis.” [UU 3/2017 Ps. 11 (1&2)]

“Meningkatkan minat membaca dan menulis melalui pengadaan Naskah Buku yang bermutu; memfasilitasi pengembangan sistem informasi perbukuan; mempromosikan kebudayaan nasional Indonesia ke khasanah budaya dunia melalui Buku” [UU 3/2017 Ps. 36 (c-e) ]

Dari undang-undang tersebut, dapat dilihat bahwa tidak hanya pemerintah saja namun masyarakat juga ikut andil untuk bersama-sama meningkatkan literasi masyarakat dan memberantas angka buta huruf yaitu dengan ikut memelihara, mendukung dan memanfaatkan fasilitas layanan dan buku yang telah disediakan pemerintah, sehingga melahirkan masyarakat gemar membaca dan menulis. Intinya ada sinergitas antara pemerintah dan masyarakat, agar bisa membangun bangsa dengan literasi.

 

Dasar Hukum:

Undang-Undang Dasar 1945

UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

UU RI No 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan

Referensi:

Napitupulu, Ester Lince. (2018). Gerakan Literasi Diperkuat dan Jadi Tanggung Jawab Bersama. https://kompas.id/baca/utama/2018/09/06/gerakan-literasi-diperkuat-dan-jadi-tanggung-jawab-bersama/

Anwar, Laraswati Ariadne & Deonisia Arlinta. (2018).  Perpustakaan Perlu Lebih Dioptimalkan. https://kompas.id/baca/utama/2018/09/07/perpustakaan-perlu-lebih-dioptimalkan/

 

Penulis: Tuti Nour Khasanah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *