Kausa

Hak Penyandang Disabilitas dalam Pemilu

Pada debat pertama Capres dan Cawapres 17 Januari 2019 tentunya masih hangat dalam ingatan, bahwa dalam perdebatan tersebut sempat menyinggung isu pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kedua paslon saling memberikan argumennya, misalnya saja paslon 01 menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sudah memberikan fasilitas-fasilitas untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas, misalnya hak dalam pekerjaan maupun fasilitas umum yang ramah disabilitas. Isu pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas memang sangat ramai dibicarakan, terutama pada musim Pemilu seperti sekarang ini, lalu bagaimana hak penyandang disabilitas dalam Pemilu? Mari simak penjelasannya.

Dalam pemilu 2019 ini, berdasarkan data dari KPU jumlah DPT pemilu yaitu sebanyak 192.828.520 orang. Dari data tersebut diantaranya terdapat DPT penyandang disabilitas dengan jumlah 1.247.730 pemilih, yang terdiri dari tuna daksa 83.182 pemilih, tuna netra 166.364 pemilih, tuna rungu 249.546 pemilih, tuna grahita 322.728 pemilih, dan kategori lainnya 415.910 pemilih. Perlu diketahui, adapun hak politik bagi penyandang disabilitas dalam Pemilu yaitu sebagai berikut:

Selain hak politik,  penyandang disabilitas juga berhak atas pemenuhan aksesibilitas dalam Pemilu, hal ini sejalan dengan UUD 1945 dan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,  yaitu:

Pasal 28 I ayat (2) amandemen ke 2 UUD 1945 berbunyi:

“Setiap orang berhak bebas dari perlakukan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”

Pasal 28 H ayat (2) amandemen ke 2 UUD 1945 berbunyi:

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusu untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”

UU 8/2016 Ps. 18 tentang Penyandang Disabilitas

Hak Aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

  1. Mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik, dan
  2. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu

 

Jenis-jenis aksesibilitas bagi pemilih disabilitas, diantaranya:

  1. Aksesibilitas non fisik

Sediakan Informasi Pilkada yang aksesibel :

  • Bagi tuna rungu : Pergunakan Bahasa Isyarat Indonesia, tulisan berjalan (running teks).
  • Bagi tuna netra : Sediakan informasi Pilkada bentuk audio (suara), dan huruf braille

      2. Aksesibilitas fisik

  • Tempatkan TPS dilokasi yang rata, tidak bertangga -tangga, tidak berbatu – batu, tidak berumput tebal, tidak melompati parit.
  • Lebar pintu masuk TPS 90 cm untuk memberi akses gerak pengguna kursi roda • Ukuran tinggi meja bilik suara 75 cm dan berongga
  • Tinggi meja kotak suara 35 cm agar mudah dijangkau oleh pengguna kursi roda • Sediakan alat bantu coblos pemilih tuna netra di setiap TPS
  • Sedia kan formulir C 3 /form pendampingan bagi pemilih disabilitas

 

Kemudian bagaimana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang tidak bisa datang ke TPS? Apakah pengambilan hak pilih penyandang disabilitas dapat dilakukan di rumah?

Menurut Mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dapat melakukan kunjungan ke rumah penyandang disabilitas untuk memfasilitasi mereka dalam menggunakan hak pilihnya, namun kunjungan hanya dapat dilakukan jika ada kesepakatan antara petugas KPPS dengan panitia pengawas dan saksi di masing-masing tempat pemungutan suara.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, menurut Fajri Nursyamsi Kepala Unit Strategi Pengembangan Organisasi PSHK, mengatakan bahwa dalam pelaksanaan Pemilu 2019, KPU wajib menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas untuk menghilangkan hambatan penyandang disabilitas dalam memberikan suaranya. Fasilitas yang dimaksud adalah terkait dengan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dengan kata lain Pemilih disabilitas pada dasarnya diarahkan untuk tetap hadir di TPS untuk memberikan suaranya. KPU juga memiliki kebijakan untuk membuat TPS mobile, yaitu TPS yang mendekati para pemilihnya di suatu tempat tertentu yang sudah ditetapkan. Namun tempat yang di maksud adalah seperti Rumah Sakit atau Penjara, sehingga tidak khusus menyasar kepada penyandang disabilitas.

Oleh karena itu, sejalan dengan pemaparan tersebut penulis menyimpulkan dan mengacu pada pasal 23 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai kenyakinan politiknya”. Maka baik itu penyandang disabilitas maupun non disabilitas mempunyai hak yang sama dalam Pemilu. Untuk pemenuhan hak tersebut tentunya tidak bisa disamaratakan, akan tetapi disesuaikan dengan kondisi dari pemilih disabilitas, yaitu dengan menyediakan fasilitas untuk memudahkan dan memberikan kesempatan yang sama ketika mereka memberikan Hak Pilihnya di TPS. Sebab, satu suara mereka memiliki pengaruh yang besar bagi kemajuan bangsa dan terjaminnya asas keadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

 

Dasar Hukum:

Undang-Undang Dasar  1945

UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

 

Referensi:

Modul Ringkasan Pemilu Akses Bagi Penyandang Disabilitas, PPUA-PENCA

FHR & Tim. (2018). KPU Sebut Pemilih Penyandang Disabilitas Capai 1,2 Juta Oranghttps://www.cnnindonesia.com/nasional/20181216001650-32-353978/kpu-sebut-pemilih-penyandang-disabilitas-capai-12-juta-orang

Rahadian, Lalu. (2017).  Pemilih Disabilitas dapat Menggunakan Hak Suara dari Rumah. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170106023215-32-184457/pemilih-disabilitas-dapat-menggunakan-hak-suara-dari-rumah

 

Penulis: Tuti Nour Khasanah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *