Hukum Tanpa Takaran: Penjara Korupsi Bagi Korban Penipuan

Hukum tanpa takaran

Judul              : Hukum Tanpa Takaran: Penjara Korupsi bagi Korban Penipuan

Pengarang    : Hotasi Nababan

Edisi               : Cet.2

Penerbitan    : Jakarta: Q Communication, 2015

Kolasi             : xxiv, 276 hal.: il.; 23 cm.+ lamp.

ISBN               : 978-979-26-6234-4

Hotasi Nababan merupakan salah satu korban kriminalisasi oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, terkait dengan perkara Security Deposit Sewa Pesawat PT Merpati Nusantara Airlines (MNA). Ia ditangkap oleh pihak kejaksaan usai pulang berlibur dari Bali di Bandara Soekarno-Hatta. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Datas Ginting yang membawa 12 orang langsung menyergap dan menangkap Hotasi di hadapan istri dan kedua anaknya yang masih kecil.

Setelah berkarier lama di General Electric (GE), Hotasi memutuskan terjun ke manajemen BUMN dengan ikhtiar membawa transformasi dalam organisasi, sumber daya manusia, dan rantai bisnis. Perkara itu dimulai dari kegagalan (wanprestasi) Lessor Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG) dari Amerika Serikat untuk menyerahkan dua pesawat Boeing 737 kepada PT MNA sesuai dengan perjanjian dalam Lease of Aircraft Summary of Terms (LASOT) pada 18 Desember 2006. Kemudian, TALG menggunakan Security Deposit sejumlah US$ 1 Juta yang telah ditempatkan PT MNA ke kantor hukum Hume Associates sebagai escrow agent dan tidak mau mengembalikannya.

MNA berupaya keras untuk mengejar pengembalian Security Deposit tersebut dengan menggugat TALG ke Pengadilan Washington, mengejar pemilik TALG, dan meminta Kejaksaan Agung RI membantu pengejaran ke AS. Pada Juli 2007, MNA memenangi gugatan perdata atas TALG di Pengadilan Washington. Kedua pemilik TALG, Jon Cooper dan Alan Mesner, mengaku menggunakan uang deposit itu dan berjanji mengembalikannya. Karena pengembalian seret, Hotasi memutuskan menggugat pidana kedua orang itu, hingga pada akhirnya, pada Mei 2014, kedua orang itu divonis bersalah dan dipenjara selama 1,5 tahun.

Nasib naas pun ternyata masih berlanjut, pada Mei 2011, terjadi kecelakaan pesawat MNA tipe MA-60 di Kaimana (Papua) yang membawa 25 korban jiwa. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyuruh Kejaksaan Agung memeriksa MNA. Bukannya mendalami kasus itu, Kejaksaan Agung malah memproses perkara Deposit Pesawat tahun 2006 yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan peristiwa kecelakaan pesawat tipe MA-60 itu.

Mantan Direksi MNA, termasuk Hotasi, diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Hingga pada puncaknya, pada 16 Agustus 2011, Kejaksaan Agung menetapkan Hotasi sebagai tersangka pidana korupsi dan membawa kasus itu ke Pengadilan Tipikor Jakarta. Hotasi pun mendapat banyak dukungan dan testimonial dari berbagai pihak, terutama dari Kementerian BUMN selaku Pemilik MNA dan pakar hukum, antara lain Sofyan Jalil- mantan Menteri BUMN, Prof. Hikmahanto Juwana, Said Didu, dan Prof. Eddy OS Hiariej.

Atas pengalamannya yang memilukan tersebut, Hotasi Nababan akhirnya menulis buku yang berjudul Hukum Tanpa Takaran: Penjara Korupsi Bagi Korban Penipuan setelah dia menghirup udara bebas. Buku yang ia tulis itu memaparkan bahwa hukum bukanlah permainan pihak tertentu saja. Hukum harus ditakar atau dipertimbangkan sesuai dengan fakta yang ada dan kenyataan yang sebenarnya, bukan dijadikan alat untuk menjatuhkan seseorang yang tidak bersalah.

Tidak hanya sampai di situ, pihak-pihak terkait, seperti Kejaksaan dan Pengadilan, hendaknya mempelajari sebuah kasus secara mendalam dan sesuai dengan data dan barang bukti yang sudah ada, meski terlihat sederhana. Apalagi, peradilan di Indonesia masih berat sebelah; menghukum yang tidak bersalah dan membebaskan yang bersalah. Hukum di Indonesia sedang dalam kondisi yang memprihatinkan; masih ditemukan jual-beli perkara dan jual-peli pasal yang tentunya sangat merugikan pihak yang tidak bersalah.

Hotasi juga memberikan pendapatnya terkait dengan penangkapannya. Beliau merasa terzalimi oleh oknum penegak hukum. Bagaimana tidak? Beliau mengalami proses penangkapan di tempat umum dan di depan keluarganya, juga beliau ditangkap layaknya seorang teroris di depan banyak orang. Sudah tak sepantasnya pihak Kejaksaan Negeri dan Pengadilan berbuat seperti itu. Istri Hotasi pun juga menyayangkan sikap Kejaksaan Agung (Kejagung) yang tangkap suami di depan anaknya, seperti yang dilansir oleh situs berita online detik.com. Memang, proses penangkapan ia tergolong tidak manusiawi dan melanggar kode etik Kejaksaan Agung sebagi lembaga penegakan keadilan di Indonesia. Hotasi meninggalkan pesan bahwa hukum bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan oleh oknum tertentu. Lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia seharusnya bisa lebih berperan aktif dalam memerangi korupsi tanpa pandang bulu. 

Oleh Gandi Tobing

No comments yet

Kirim komentar

Plain text

  • Tidak ada tag HTML yang diperbolehkan.
  • Alamat web dan email otomatis akan diubah menjadi link.
  • Baris dan paragraf baru akan dibuat otomatis.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.