Peradilan Etik dan Etika Konstitusi

Peradilan etik dan etika konstitusi

Judul        : Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang ‘Rule of Law and Rule of Ethics’ & Constitutional Law and Constitutional Ethics’

Pengarang : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Edisi          : Cet. 2

Penerbitan  : Jakarta: Sinar Grafika, 2015

Kolasi         : xxii, 314 p.; 23 cm.

ISBN          : 978-979-007-629-7

 

Setelah menulis beberapa buku mengenai dinamika perkembangan hukum dan konstitusi Indonesia, Prof. Jimly Asshidiqqie mengeluarkan buku terbarunya yang berjudul Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang ‘Rule of Law and Rule of Ethics’ and Constitutional Law and Constitutional Ethics. Mantan Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Indonesia sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu menyoroti perkembangan dan efektivitas sistem sanksi hukum. Tak hanya itu saja, ia juga membahas tentang sistem norma etika yang berisi norma agama, etika, dan hukum. Ia juga membahas tentang perkembangan kontemporer etika di sektor publik, antara lain membahas sejarah munculnya kode etik di sektor publik dan pelaksanaannya di Indonesia yang diatur dalam bentuk TAP MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa selain UUD 1945 dan Pancasila. Ada pula pembahasan mengenai perkembangan terkini yang sudah ada dalam RUU Etika Penyelenggaraan Negara yang masih dalam tahap Prolegnas. 

Tanpa etika, hukum hanya segepok buku dan dokumen berisi undang-undang, tanpa rasa keadilan. Dua norma itu, etika dan hukum, acap kali dipisah-pisahkan, tetapi senyatanya adalah dua sisi mata uang yang satu sama lain memberi jiwa dan nilai bagi masyarakat yang berperadaban mulia. Seperti yang telah kita ketahui, perkembangan peradilan etik di Indonesia sudah cukup berkembang. Hal itu ditandai dengan berdirinya lembaga-lembaga penegak kode etik dalam jabatan-jabatan publik. Di bidang kehakiman, misalnya, sudah ada Komisi Yudisial, di samping adanya Majelis Kehormatan Hakim (MKH) MK. Di lingkungan kedokteran, sudah ada Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang salah satu tugasnya membentuk dan mengatur keberadaan majelis kehormatan etika kedokteran. Di lingkungan organisasi profesi hukum, sudah sejak lama berkembang adanya sistem kode etik. Di lingkungan PERADI (Persatuan Advokat Indonesia), juga sudah diatur adanya Kode Etika dan Majelis Kehormatan Advokat. Bahkan, di lingkungan Institusi Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia, dibedakan antara kode etik dan kode perilaku, etika profesi dan disiplin organisasi. Demikian pula di lingkungan Ikatan Notaris Indonesia, sejak lama sudah berdiri Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Meskipun demikian, sebagian besar lembaga penegak kode etik tersebut masih bersifat profroma. Bahkan, sebagian di antaranya belum pernah menjalankan tugasnya dengan efektif dalam rangka menegakkan kode etik yang dimaksud. Salah satu sebabnya ialah lembaga-lembaga penegak kode etik itu tidak memiliki kedudukan yang independen.

Menurut Jimly Asshiddiqie, etik sudah berkembang menjadi wacana yang diperdebatkan dalam berbagai profesi hukum, politik, filsafat, administrasi publik, dan sektor-sektor lainnya. Nilai-nilai etik itu dapat dibedakan antara nilai yang bersifat normatif (normative ethics) dan nilai bersifat deskriptif (descriptive ethics). Normative Ethics menggambarkan standar-standar tentang perbuatan yang benar dan salah, sementara descriptive ethics berusaha menentukan seberapa besar porsi warga masyarakat yang percaya bahwa pembunuhan itu selalu salah. Lebih lanjut, normative ethics berusaha menentukan apakah dapat dibenarkan untuk memegang kepercayaan yang demikian itu.

Prof. Jimly menjelaskan perkembangan Etika di Indonesia sebagai berikut.

  1. Etika Teologis: etika berikatan dengan agama dan berada dalam konteks ajaran agama (etika bagian dari agama).
  2. Etika Ontologis: etika mulai dijadikan objek kajian filsafat ilmiah (bersifat teoritis dan wacana).
  3. Etika Positivist: nilai-nilai etika secara konkret mulai dituliskan dalam kode etik dan kode perilaku. Pertama kali dirancang oleh Thomas Percival pada 1794 (code of medical ethics) dan disahkan pada 1847 oleh American Medical Association.
  4. Etika Fungsional Tertutup: mulai ada kebutuhan infrastruktur kelembagaan yang menegakkan kode etik itu (abad 20). Contoh: MKD DPR, MHK MA dan MK, Majelis Kehormatan KPK.
  5. Etika Fungsional Terbuka: mulai menerapkan prinsip-prinsip peradilan modern (audi et alteram partem, transparansi, dan imparsial) DK KPU (2008—2010), dan DKP

Ia juga menjelaskan tentang perkembangan sanksi hukum. Awalnya, sanksi hukum ditujukan untuk memberikan efek jera kepada yang bersangkutan maupun kepada masyarakat luas (yang tidak melakukan apapun turut terkena dampak). Namun, terdapat fakta berkembangnya ide sanksi penyitaan dan perampasan harta kekayaan negara (dalam tindak pidana korupsi), fakta melakukan kerja sosial, hingga pencabutan hak politik (biasanya untuk pejabat yang terjerat kasus tertentu). Hal-hal itu mengindikasikan sanksi hukum secara konvensional yang dipraktikkan tidak selalu efektif dalam mencapai maksud dan tujuannya. Banyaknya kritik itu mempertanyakan efektivitas sanksi pidana. Maka itu, peradilan tidak bisa hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga harus memulihkan keadaan (restorative justice). 

Sanksi Pidana Mati mulai diperdebatkan, khususnya berkaitan dengan hak asasi manusia (hak untuk hidup) yang juga dijamin dalam konstitusi kita (Ps 28i ayat (1)). Hak untuk hidup itu merupakan non-derogable rights. Semakin banyak negara (98 negara) menghapuskan hukuman mati secara de jure. Berdasarkan laporan Amnesty International, saat ini, kumulasi negara yang menghapuskan secara de fakto dan de jure sudah berjumlah 140 negara. Negara yang masih aktif berjumlah 58 negara dan hampir 90% negara itu berada di Asia.

Bicara soal Pidana Penjara dan Kurungan dengan tujuan awal membalaskan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana atua pelaku pelanggaran. Unsur pertama memberi balasan terhadap kesalahan dan unsur kedua membuat pelaku jera agar tidak lagi melakukan kesalahan yang sama). Kemudian, dibahas pula perihal penjara sebagai Wahana Resosialisasi Narapidana. Dulunya, istilah yang digunakan adalah penjara, sekarang disebut Lembaga Pemasyarakatan. Tujuannya adalah mengembalikan kondisi dan kualitas kepribadian seorang pelaku tindak pidana menjadi orang baik dan siap bersosialisasi di tengah masyarakat. Konsep itu sudah bersifat forward-looking dengan membina, mendidikkan, dan memasyarakatkan kembali. 

No comments yet

Kirim komentar

Plain text

  • Tidak ada tag HTML yang diperbolehkan.
  • Alamat web dan email otomatis akan diubah menjadi link.
  • Baris dan paragraf baru akan dibuat otomatis.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.