PENGARUH PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

Pengaruh Partisipasi Publik dalam pembentukan UU

Judul        : Pengaruh Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang: Telaah atas Pembentukan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu

Pengarang : Joko Riskiyono

Terbitan     : Jakarta: Perludem, 2016

Kolasi       : xxxii, 299 hal: il.; 23 cm.

Partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang cukup banyak dibahas, termasuk oleh PSHK. Catatan Awal Tahun PSHK tentang Kinerja Legislasi DPR RI, Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah, Awasi Perda Berdayakan Daerah merupakan judul tiga buku penelitian PSHK terkait partisipasi publik dan perundang-undangan. Begitu pula dengan beberapa lembaga lain yang memiliki perhatian terhadap pentingnya peran serta masyarakat dalam partisipasi pembentukan perundang-undangan seperti yang dilakukan Perludem.

Buku Joko Riskiyono yang berangkat dari tesisnya tersebut banyak merujuk lembaga-lembaga yang sudah melakukan penelitian terkait partisipasi publik dan perundang-undangan, seperti PSHK. Joko Riskiyono meneliti bagaimana aspirasi dan partisipasi publik berkaitan dengan proses pembahasan undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Itu pun berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

 Dalam UU No. 12 Tahun 2011, secara yuridis, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diakomodasi dengan mengadopsi asas keterbukaan. Penjelasan Pasal 5 menyatakan partisipasi sebagai kondisi pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan dilakukan secara transparan dan terbuka. Namun, berdasarkan penelitian Joko Riskiyono, ternyata, UU No. 15 Tahun 2011 tidak mencerminkan kepentingan masyarakat secara luas, melainkan lebih mengakomodasi kepentingan para elit partai politik.

Saldi Isra memperkuat argumentasi tersebut. Dalam pengantar buku ini, ia mengambil contoh Komisi Pemilihan Umum. Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menegaskan lembaga penyelenggara pemilu harus steril dari partisan partai politik. Akan tetapi, apabila dalam UU No. 22 Tahun 2007 mensyaratkan calon anggota Komisi Pemilihan Umum harus mengundurkan diri 5 tahun sebelum mendaftarkan diri. Namun, dalam UU No. 15 Tahun 2011, DPR justru memperlonggar syarat bagi anggota partai politik yang akan mendaftar menjadi anggota lembaga penyelenggara pemilu. Hal itu—menurut Joko—disebabkan ketidakpedulian partai politik dengan aspirasi publik.

Berhubung buku ini berangkat dari tesis, banyak hal teoritis diulas. Kajian dalam buku ini secara konsepsional menggunakan teori kedaulatan rakyat. Teori itu dipilih Joko karena dapat menjelaskan filosofi konsep politik bersifat makro tentang letak kedaulatan. Kemudian, pembahasan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan pada teori demokrasi dan teori partisipasi politik. Teori itu diharapkan dapat menjembatani antara konsep makro dan realitas mikro. Berikutnya, untuk mengupas secara aplikatif, Joko memilih teori perundang-undangan, teori pembentukan perundang-undangan, dan pengujian perundang-undangan. Teori-teori itu menjadi landasan persoalan mikro yang menjadi fokus Joko berkaitan dengan peranan aspirasi dan partisipasi publik dalam pembentukan dan pengawasan perundang-undangan.

Berdasarkan teori-teori tersebut, buku ini mengupas proses pembentukan peraturan perundang-undangan dengan cukup detil. Selain itu, pembaca dapat mengetahui cara menyalurkan aspirasi ketika suatu rancangan undang-undang sedang dalam pembahasan. Jadi, buku ini bisa digunakan oleh organisasi masyarakat yang mengalami kesulitan menyampaikan aspirasinya kepada para wakil rakyat di DPR RI.

Buku ini terdiri dari lima bab. Awal dari buku ini dimulai dengan kata pengantar yang disampaikan oleh Prof. Saldi Isra dan Faisal Akbar Nasution. Bab 1 bertajuk “Menyingsing Era Partisipasi Publik” yang membahas kerangka teori dan konsepsional yang menjadi dasar pembahasan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang. Berlanjut Bab 2 yang berjudul “Merangkul Publik dalam Merencanakan Perundang-Undangan”. Isi dari bab itu mengulas aspirasi publik dalam perencanaan perundang-undangan, perencanaan program legislasi nasional, cara menjaring pendapat publik, teknik penyusunan dan perumusan peraturan perundang-undangan, jaminan hak partisipatif masyarakat. 

Selanjutnya, Bab 3 berjudul “Membuka Ruang-ruang Demokrasi dalam Pembahasan Perundangan-Undangan”. Dalam bab itu, diulas partisipasi publik dalam pembahasan perundang-undangan, konstitusionalitas publik dalam pembahasan peraturan perundang-undangan, implementasi partisipasi publik, dan pelembagaan partisipasi publik. Pada Bab 4, dibahas tentang “Arti Pengawasan Publik dalam Proses Legislasi”. Bab itu mengulas pengundangan dan penyebarluasan peraturan perundang-perundangan, pemantauan dan evaluasi pembentukan perundang-undangan, dan pengawasan publik melalui pengujian Undang-Undang. Terakhir, Bab 5 berisi kesimpulan dan saran.

Walaupun sudah berusaha menggunakan bahasa yang lebih popular, buku ini tetap cukup terasa berat bagi pembaca yang tidak banyak bersentuhan dengan kajian perundang-undangan. Namun, pembaca cukup tertolong dengan adanya indeks beserta tabel untuk memudahkan pemahaman istilah-istilah. Buku itu setidaknya dapat menjadi rujukan dalam memperkuat partisipasi publik berkaitan dengan peraturan perundang-undangan.

No comments yet

Kirim komentar

Plain text

  • Tidak ada tag HTML yang diperbolehkan.
  • Alamat web dan email otomatis akan diubah menjadi link.
  • Baris dan paragraf baru akan dibuat otomatis.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.