Jangan Bunuh KPK

Jangan Bunuh KPK

Judul          : Jangan Bunuh KPK: Kajian Hukum Tata Negara Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi

Pengarang  : Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.

Penerbitan  : Jakarta: ICW, 2016.

Kolasi         : xxviii, 218 hal.; 21 cm.

ISBN          : 978-602-6293-03-9

Menjadi suatu ulasan yang menarik dalam melihat suatu gerakan atau organisasi diawali dengan pendekatan sejarah gerakan atau organisasi tersebut. Buku berjudul “Jangan Bunuh KPK: Kajian Hukum Tata Negara Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi” karya Denny Indrayana menjadi menarik ketika mengawali pembahasan tentang KPK dari pendekatan sejarah gerakan anti korupsi di Indonesia. Buku ini sebelumnya telah di launching di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera pada September 2016.

Apabila melihat sejarah gerakan anti korupsi di Indonesia yang dipaparkan Denny Indrayana, terkesan tokoh yang sangat kuat dalam pengembangan berperan dalam sejarah pemerintahan orde lama adalah Jenderal Besar A.H. Nasution. Hal ini tergambarkan ketika PM Burhanudin Harahap maupun PM Ali Sastroamidjojo gagal dalam membentuk peraturan mengenai gerakan anti korupsi, Nasution memanfaatkan posisinya ketika Presiden Soekarno mengumumkan Negara dalam keadaan darurat militer. Tepatnya, saat dikeluarkannya Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi. Peraturan tersebut disusun oleh Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Barulah berlanjut dengan dengan Perppu No.24 tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya diundangkan dengan UU No 24 Prp. Tahun 1960.

Pada era orde baru, Presiden Soeharto membentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) melalui Kepres No. 228 Tahun 1967. Tim diketuai oleh Jaksa Agung dengan tim penasihat terdiri dari Menteri Kehakiman, dan para panglima setiap angkatan dan kepolisian. Tugasnya adalah membantu Pemerintah dalam memberantas perbuatan korupsi secepat-cepatnya, dan setertib-tertibnya, yang dilakukan secara represif dan preventif. Tim ini pun juga memiliki kantor cabang. Selanjutnya ada beberapa tim yang pasang-surut perkembangannya.

Berlanjut pada era reformasi diawali pada Presiden Abdurrahman Wahid yang membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGTPK) yang dipimpin Adi Andojo Soetjipto berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2000. Tim ini akhirnya bubar karena menurut Mahkamah Agung seharusnya diatur dalam Undang-Undang. Kemudian terbit Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada era Presiden Megawati.

Setelah menjelaskan perkembangan berbagai organisasi yang berupaya untuk memberantas korupsi, Denny Indrayana mengembangkan tulisannya dengan menguraikan 4 (empat) parameter konseptual dan praktik. Parameter tersebut terdiri dari teori komisi negara independen, prinsip dasar komisi Negara independen, perbandingan komisi antikorupsi di beberapa Negara, dan komisi antikorupsi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Parameter pertama bahwa komisi antikorupsi haruslah lembaga negara yang independen. Denny berpandangan bahwa dengan tugas yang sangat berat, maka komisi antikorupsi berpijak pada konsepsi kelembagaan negara yang independen tersebut. Tanpa independensi kelembagaan, maka modal dan syarat utama bagi keberhasilan komisi antikorupsi sudah tidak hadir sedari awal, alias ia tidak akan berhasil dalam menjalankan tugasnya dalam memberantas korupsi. Untuk parameter pertama ini berbasis teori, sehingga dapat dikategorikan sebagai theoretical approach. Parameter kedua mengenai kepakatan bagaimana sebaiknya komisi antikorupsi yang ideal. Adapun yang menjadi rujukan adalah Prinsip Jakarta, yaitu kesepakatan internasional tentang prinsip-prinsip bagi Komisi Antikorupsi. Kesepakatan ini tertuang di dalam Jakarta Statement on Principles for Anticorruption Agencies sebagai hasil dari Konferensi Internasional yang dihadiri lembaga antikorupsi di beberapa negara di Jakarta tanggal 26-27 November 2012. Parameter kedua dapat disebut practical approach. Parameter ketiga adalah pendekatan perbandingan kelembagaan antikorupsi di dunia. Denny merujuk pada kajian perbandingan komisi antikorupsi di beberapa negara yang disusun KPK bersama dengan Pusat Studi Hukum & Kebijakan (PSHK). Hasil kajian itu bermanfaat dalam merumuskan bagaimana desain ideal lembaga antikorupsi yang seharusnya. Untuk parameter ketiga ini, Denny menyebutnya sebagai comparative approach. Adapun parameter keempat dalam mendesain kelembagaan antikorupsi yaitu berdasarkan putusan pengadilan, dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi (MK) RI. Putusan MK terkait pengujian UU KPK dapat menjadi acuan dalam mendesain kelembagaan sesuai dengan UUD 1945. Untuk parameter keempat ini, Denny menyebutnya judicial review approach.

Lebih lanjut Denny dalam melakukan perbandingan terkait dengan Komisi antikorupsi di beberapa negara, maka ada beberapa syarat agar KPK menjadi kuat. Denny menyitir pendapat Jon S.T Quah yang berpendapat ada enam elemen, yaitu komisi antikorupsi harus bebas dari korupsi; komisi antikorupsi harus independen, utamanya dari Polisi dan kontrol publik; harus didukung aturan antikorupsi yang komprehensif; harus mempunya SDM dan pendanaan yang cukup; menerapkan peraturan tanpa pandang bulu; dan dukungan politik adalah krusial dalam pemberantasan korupsi. Secara rinci Denny mengulasnya dalam Bab 2 mengenai Komisi Anti-Korupsi yang efektif.

Buku ini diawali pengantar dari para kolega penulis, yaitu Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, pimpinan KPK RI periode 2011 – 2015, , Zaenal Arifin Mochtar, pengajar dan Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM, dan Adnan Topan Husodo, koordinator ICW. Bab pertama, berjudul KPK: Pembunuhan Berulang yang berisi ulasan sejarah lembaga antikorupsi di Indonesia sejak era orde lama sampai saat ini. Bab ketiga berjudul evaluasi dan desain masa depan KPK. Adapun bab keempat berisi penutup yang menyimpulkan hasil bahasan, khususnya bersumber dari bab dua dan bab 3.

Secara keseluruhan buku ini menarik bagi para akademisi, praktisi, dan penggiat antikorupsi karena buku ini dimaksudkan tidak hanya sebagai sambutan atas 12 tahun keberadaan KPK, juga sebagai bagian dari materi kuliah hukum tata negara. Khususnya ketika mempelajari lembaga negara independen, KPK dapat menjadi contoh.

No comments yet

Kirim komentar

Plain text

  • Tidak ada tag HTML yang diperbolehkan.
  • Alamat web dan email otomatis akan diubah menjadi link.
  • Baris dan paragraf baru akan dibuat otomatis.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.