Resensi: Politik Hukuman Mati di Indonesia

Politik Hukuman Mati di Indonesia

Penulis : Wilson, Jan Pronk,

              Iqrak Sulhin,

              Hendrik Boli Tobi,

              Puri Kencana Putri,

              Dave McRae,

              Daniel Pascoe,

              Todung Mulya Lubis,

              Robertus Robert

Editor : Todung Mulya Lubis, Robertus Robert

Edisi : Cetakan 1

Penerbitan : Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2016

Kolasi : 292 hlm.; 21 cm.

Peresensi : Chusnul Chasanah

 

Buku ini diawali dengan pengantar editor yang langsung memperlihatkan keberpihakannya terhadap penghapusan hukuman mati. Menurut mereka, penghapusan hukuman mati terletak pada politik hukum dan bagaimana hukum dihayati secara sosial. Penghapusan hukuman mati mensyaratkan kemampuan untuk memandang esensi hidup, kehendak melampaui kebekuan hukum, dan mempersatukan keadilan dengan pengampunan. Lebih lanjut, Todung Mulya Lubis dan Robertus Robert berpendapat bahwa tantangan penghapusan hukuman mati meliputi ortodoksi pandangan hukum, kerapuhan penegakan hukum, common sense mengenai keadilan, dan politisasi hukum oleh pelbagai elite.

Buku ini terdiri dari 9 artikel yang disampaikan oleh penulis yang berbeda, termasuk editor. Tulisan pertama diawali oleh Wilson dengan judul “Warisan Sejarah Bernama Hukuman Mati”. Wilson mengupas mengenai warisan sejarah hukuman mati. Wilson melihatnya dari sejarah Kerajaan Mataram yang mewakili konsep kekuasaan Jawa dan Kerajaan Islam Aceh di Sumatra yang berusaha menegakkan hukum syariat. Isu lain yang diangkat Wilson mengenai supremasi ekonomi-politik, supremasi moral penguasa, dan kontrol atas tertib sosial dan tertib politik. Menurut Wilson, hukuman mati ditujukan untuk melindungi kepentingan ekonomi, politik, bahkan pandangan moral penguasa. Untuk itu, dominasi ekonomi dan politik berkorelasi dalam penerapan hukuman mati. Oleh karena itu, sudah saatnya hukuman mati hanya sebagai warisan sejarah yang kelam.

Tulisan kedua berjudul “Hukuman Mati Tak Punya Tempat”. Tulisan yang disampaikan oleh Jan Pronk itu menyitir paparan Ban Ki Moon selaku Sekretaris Jenderal PBB yang mengungkapkan bahwa hukuman mati terus berkurang secara progresif, bahkan dihapuskan di banyak negara. Hukuman mati sudah dianggap tak punya tempat pada abad ke-21. Hal itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Amnesty International pada 2015, mencatat peningkatan dramatis 54% eksekusi secara global dibandingkan 2014. Setidaknya, 1634 orang dieksekusi pada 2015; 573 lebih banyak dari yang tercatat pada 2014. Pronk berpendapat bahwa kenyataan yang ada masih sering terjadi lotere hukum, penerapan penegakan hukum yang memberatkan kaum miskin dan terjadinya diskriminasi minoritas.

Artikel berikutnya dari Iqrak Sulhin yang mengangkat judul “Mitos Penggentar Hukuman Mati”. Sulhin melihat hukuman mati berdasarkan mitos untuk menciptakan rasa takut di kalangan pelaku kejahatan. Selain itu, ada pula mitos untuk menurunkan angka kejahatan yang diancam dengan hukuman mati. Lebih lanjut, Sulhin melihat hukuman mati sebagai jalan pintas dalam penegakan hukum dan didasarkan pada asumsi-asumsi yang tidak kuat secara empiris.

Tulisan keempat disampaikan oleh Hendrik Boli Tobi yang mengangkat judul “Peta Diskursus Hukuman Mati di Awal Masa Pemerintahan Joko Widodo”. Thobi mengutip pendapat pemerintahan Joko Widodo yang melihat hukuman mati sebagai bentuk shock theraphy. Selain itu, Presiden Joko Widodo menolak grasi tanpa mempertimbangkan fakta kasus per kasus. Hal itu memperlihatkan dukungan yang luas atas eksekusi mati. Pemahaman hak asasi manusia di Indonesia belum beranjak jauh dari situasi otoriter pada zaman Orde Baru.

Thobi mencoba mengumpulkan beberapa alasan penguasa dalam mendukung hukuman mati. Setidaknya ada lima alasan, yaitu efek jera dan balasan setimpal bagi pelaku kejahatan, melindungi rakyat yang telah menjadi korban, ketegasan negara melawan tindak kejahatan, alasan sesuai konstitusi dan perundang-undangan sehingga wajib dilaksanakan, serta alasan kedaulatan hukum dan politik nasional. Adapun, pendapat Thobi berkaitan dengan penolakan terhadap hukuman mati setidaknya ada empat hal, yaitu merenggut hak hidup dan sendi hak asasi manusia, mendegradasi diplomasi Indonesia karena hukuman mati telah menjadi etika hak asasi manusia di banyak negara, proses hukum bisa salah, dan tak membuat jera para pelaku kejahatan.

Tulisan kelima berjudul “Praktik Hukuman Mati dan Jaminan Perlindungan Hak-Hak Asasi Fundamental (Mengungkapkan Sistem Pemidanaan yang Di Paksakan)” yang ditulis oleh Puri Kencana Putri. Putri melihat hukuman mati lebih kepada tingkat kepuasan kolektif dan rasa keadilan publik terhadap praktik kejahatan yang telah terjadi. Putri berpendapat bahwa hukuman mati merupakan bentuk pelanggaran instrumen hukum hak asasi manusia internasional. Selain itu, hukuman mati juga membangun ketegangan antara dimensi politik, hukum, perlindungan hak asasi manusia, pembangunan, dan dukungan investasi. Penerapan hukuman mati menunjukkan penegakan hukum yang korup dan manipulatif, serta mengorbankan kelompok masyarakat di level bawah dan rentan.

Tulisan berikutnya disampaikan oleh Dave McRae dengan judul “Jokowi dan Regu Tembaknya”. Menurut McRae, penerapan hukuman mati hanya memamerkan ketegasan presiden baru. Apalagi, Jaksa Agung melakukan penerapan hukuman mati ketika mendapat sorotan terhadap kinerjanya sehingga melalui penerapan hukuman mati berusaha membuktikan diri.

Adapun, Daniel Pascoe mengangkat judul “Tiga Tantangan Hukum yang akan Dihadapi Rezim Hukuman Mati di Indonesia”. Pascoe melihat bahwa kesulitan penghapusan hukuman mati di Indonesia karena publik mendukung kebijakan hukuman mati yang merupakan warisan kolonial Belanda sebagai hukum pidana. Adapun, Todung Mulya Lubis selaku editor juga menyumbang tulisan berjudul “Hukuman Mati dan Tantangan ke Depan (Suatu Studi Kasus tentang Indonesia)”. Lubis melihat tantangan penghapusan hukuman mati karena masih kuatnya budaya pembalasan. Lebih lanjut, Lubis berpendapat tidak ada bukti hukuman mati berdampak mencegah kejahatan. Penegakan hukum di Indonesia yang masih lemah memungkinkan risiko salah menghukum dan adanya korupsi hukum.

Tulisan penutup disampaikan oleh Robertus Robert yang juga menjadi editor dengan tema “Eksekusi Mati, Dalih Kedaruratan, dan Kekuasaan”. Robert melihat penerapan hukuman mati dengan dalih kedaruratan, misalkan darurat narkoba untuk mobilisasi publik agar takut akan bahaya narkoba. Untuk itu, karena darurat, mesti membunuh para terpidana hukuman mati.

Tulisan Robertus Robert menjadi tulisan paling pendek—12 halaman, sedangkan terpanjang ditulis DaveMcRae dan Wilson sepanjang 56 halaman. Dari keseluruhan tulisan itu, setidaknya ada rangkuman mengenai hukuman mati. Pertama, praktik hukuman mati hanya mengalihkan masyarakat dari problem utamanya dan memberikan solusi sementara. Kedua, penerapan hukuman mati bersifat keputusan politik. Ketiga, lebih kepada hasil provokasi statistik. Keempat, untuk memperlihatkan penegakan kekuasaan.

Ada beberapa hal yang menjadi catatan dalam buku ini terkait upaya menghapus hukuman mati. Menunggu perubahan opini publik untuk mendukung penghapusan hukuman mati adalah kesia-siaan. Penguasa merasa dengan mendukung hukuman mati, publik merasa sudah bersikap adil, merasa sudah menghukum mereka yang mengancam keselamatan anak-anaknya. Penghapusan hukuman mati juga tidak dapat diharapkan dari penguasa yang mendasarkan politiknya dari pikiran massa. Untuk itu, dibutuhkan revolusi cara pandang mengenai manusia.

Adapun, secara keseluruhan, kelebihan buku ini adalah dituliskan oleh banyak penulis sehingga bisa memperkaya khazanah pengetahuan hukuman mati. Setiap penulis memiliki pendekatan penulisan yang beragam sesuai latar belakang keahlian tiap penulis. Selain itu, walaupun memiliki tujuan yang sama yaitu penghapusan hukuman mati, substansi setiap penulis hampir minim pengulangan.

Catatan lain dari buku ini adalah meski banyak perspektif, seluruh tulisan memiliki tujuan penulisan yang sama sehingga kurang memperkaya pandangan pembaca untuk yang kontra mapun pro hukuman mati. Hal itu bisa dimaklumi karena para penulis memiliki latar belakang seragam, yaitu dominan dari kalangan akademisi, aktivis, dan praktisi. Selain itu, tidak semua penulis dalam menyampaikan gagasannya menggunakan data yang detil.

No comments yet

Kirim komentar

Plain text

  • Tidak ada tag HTML yang diperbolehkan.
  • Alamat web dan email otomatis akan diubah menjadi link.
  • Baris dan paragraf baru akan dibuat otomatis.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.