LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN DI INDONESIA

Lembaga Negara Independen di Indonesia

Judul          : Lembaga Negara Independen di Indonesia: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-amandemen Konstitusi

Karya         : Zainal Arifin Mochtar

Penerbitan  : Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016

 

Lembaga negara di Indonesia sudah didiskusikan oleh beberapa pakar, bahkan beberapa buku juga sudah terbit. Buku ini membedah dari beberapa aspek. Paparan kerangka konseptual pembentukan lembaga Negara independen menjadi awal bahasan penulis buku, Zainal Arifin Mochtar. Menurutnya, demokrasi konstitusional diharapkan memunculkan pemerintahan efektif. Perkembangan lembaga negara dimaksudkan sebagai proses check and balances, pemenuhan hak-hak individu, dan penghindaran tirani otoritarian. Hal itu merupakan perkembangan pemikiran trias politika yang dikemukakan oleh Montesquie yang kemudian dikembangkan oleh Cindy Skatch dalam newest separation power.

Ada delapan ciri Lembaga Negara Independen di Indonesia, menurut Zainal Arifin Mochtar. Adapun, ciri-cirinya, yaitu bukan cabang kekuasaan utama, pemilihan pimpinan dengan seleksi, pemilihan dan pemberhentian berdasar aturan, proses deliberasi kuat, kepemimpinan kolektif dan kolegial, kewenangan devolutif untuk self regulated, dan legitimasi dari undang-undang.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, Zainal Arifin Mochtar menetapkan tujuh Lembaga Negara independen yang menjadi kajiannya. Lembaga-lembaga itu terdiri dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Pemilihan Umum, Dewan Pers, Komisi Ombudsman, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Yudisial. Menurutnya, ada delapan faktor terbentuknya Lembaga Negara Independen di Indonesia. Kedelapan faktor itu, yaitu reformasi dengan pendekatan neoliberal, kewajiban transisional untuk menunjang hal tertentu, kebutuhan percepatan demokrasi, bagian dari pencitraan kekuasaan, pengurangan persengketaan kekuasaan, kekecewaan terhadap kelembagaan lama, penunjang kinerja untuk hal tertentu, dan proses legislasi yang tergesa-gesa.

Beberapa permasalahan yang muncul dari kehadiran Lembaga Negara Independen dapat dilihat dari beberapa hal. Pertama, implikasi substansi yuridis, seperti posisi institusional, independensi, hubungan antarlembaga, pengawasan, dan aturan yang dikeluarkan. Kedua, implikasi adminsitratif yuridis yang mencakup inkonsistensi nomenklatur, pembiayaan, hak protokoler, status pegawai dan tenaga pendukung, serta kualitas legislasi. Ketiga, implikasi politis yang meliputi politis dalam pemilihan komisioner dan hubungan dengan pemerintah, DPR, dan Mahkamah Agung. Berdasarkan analisis yang dilakukan Zainal Arifin Mochtar dalam melakukan penataan lembaga negara independen, ada empat hal yang perlu dilakukan. Keempat hal itu terdiri dari moratorium sementara pembentukan lembaga negara independen, penyusunan cetak biru kelembagaan, dasar hukum penataan kelembagaan, dan pilihan waktu pelaksanaan penataan kelembagaan.

No comments yet

Kirim komentar

Plain text

  • Tidak ada tag HTML yang diperbolehkan.
  • Alamat web dan email otomatis akan diubah menjadi link.
  • Baris dan paragraf baru akan dibuat otomatis.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.