Mempertanyakan Pentingnya Indeks Negara Hukum Indonesia

Indeks Negara Hukum Indonesia 2015

Judul        : Indeks Negara Hukum Indonesia 2015

Penulis    : Andri Gunawan, dkk.

Terbit       : Jakarta: Indonesia Legal Roundtable, 2016

Kolasi       : xvi, 121 hlm.; 23 cm.

ISBN         : 978-602-14057-7-2

Pembahas : M. Yasin (Redaktur Senior Hukumonline.com)

Bahasan:

Hampir semua negara menyebut dirinya sebagai negara hukum. Karena itu, terjadi perbedaan pandangan tentang elemen-elemen dasar yang harus dipenuhi. Dicey menyebut tiga syarat, Stahl menyebut empat, Jimly menyebut dua belas, Tahir Azhari menyebut dua belas. Pandangan Suny juga penting; harus ada kondisi-kondisi minimum yang harus dipenuhi. Indeks Negara Hukum Indonesia adalah bagian dari upaya menguji syarat-syarat minimal itu. Selain Indeks Negara Hukum Indonesia, ada Rule of Law Index yang disusun World Justice Project (WJP). Ada perbedaan di antara keduanya.

Urgensinya adalah mempertanyakan penting atau tidaknya buku Indeks Negara Hukum Indonesia 2015. Sebagai bagian dari penilaian indeks rule of law, apa yang dilakukan Indonesia Legal Roundtable (ILR) menjadi penting. Indeks Negara Hukum Indonesia menjadi (i) ‘kompas’ bagi penegakan hukum di Indonesia. Banyak studi yang menunjukkan penegakan hukum seperti yang dilakukan oleh LSI; (ii) Indeks Negara Hukum Indonesia 2015 adalah sebuah kajian penegakan hukum yang benar-benar murni di bawah pemerintahan Jokowi-JK. Tahun 2014 masih belum murni; (iii) kajian-kajian seperti ini bisa dipakai untuk based-research policy. Kajian ini meneruskan penilaian yang sudah dilakukan sejak 2012 lalu.

Proses Pembuatan Indeks Negara Hukum Indonesia 2015

ILR mewawancarai 120 orang ahli yang tersebar di 20 provinsi (pada 2014, hanya 18 provinsi). Meskipun belum dilakukan di semua provinsi, tetapi sampling itu dianggap sudah memenuhi persyaratan representatif wilayah, performa enumerator tahun sebelumnya, dan ketersediaan ahli. Kriteria ahli yang ditentukan menyebabkan kajian ini lebih sebagai outward-looking.

Indeks Negara Hukum Indonesai mempunyai lima indikator, yaitu (1)pemerintahan berdasarkan hukum; (2)legalitas formal; (3)kekuasaan kehakiman yang merdeka; (4)akses terhadap keadilan; dan (5)hak asasi manusia (HAM). Sementara itu, indikator yang digunakan oleh WJP RoLI, yaitu (1)constraints on government powers; (2)absence of corruption; (3)open government; (4)fundamental rights; (5)order and security; (6)regulatory enforcement; (7)civil justice; dan (8)criminal justice.

Indikator pemerintahan berdasarkan hukum yang dipakai Indeks Negara Hukum Indonesia 2015 ada dua, yaitu perbuatan pemerintah berdasarkan hukumdan pengawasan yang efektif. Menurut saya penting melihat apakah negara patuh terhadap putusan-putusan pengadilan. Contoh: putusan PTUN atas kasus reklamasi di Jakarta; atau kasus putusan MA tentang ganti rugi kepada korban penyiksaan.

Prinsip legalitas formal juga tak menyinggung sama sekali partisipasi publik dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Semata-mata hanya penyebarluasan, kejelasan rumusan, dan stabilitas peraturan. Munculnya Permenseneg No. 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Kementerian Sekretariat Negara perlu mendapat perhatian bersama ke depan.

Dinamika Indeks Negara Hukum Indonesia 2015

Secara umum, buku ini menyajikan gambaran bahwa Indeks Negara Hukum Indonesia 2015 meningkat 0,14 poin, yakni dari 5,18 pada 2014 menjadi 5,32 poin 2015. Pertanyaan bagi kita sebagai pembaca: bagian mana yang menyebabkan kenaikan itu? Apa sebabnya naik? Salah satu alasannya adalah prinsip pemerintahan berdasarkan hukum. Pembagian kewenangan pusat-daerah menjadi salah satu perhatian. Ada kenaikan signifikan pada kewenangan absolut pemerintah sebesar 0,92 poin dari tahun sebelumnya.

Buku ini menyajikan gambaran dinamika setiap prinsip itu. Hal itu terlihat dari menurunnya indeks nilai HAM. Enam indikator yang digunakan sebagai penilai, yaitu jaminan hak atas hidup; jaminan atas hak untuk bebas dari penyiksaan; jaminan hak untuk tidak diperbudak; jaminan atas hak untuk tidak dipenjara berdasarkan kewajiban kontraktual; jaminan atas hak untuk tidak dihukum atas tindakan yang bukan kejahatan; dan jaminan hak atas kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan. Substansi hasil kajian telah dipaparkan dengan baik sesuai dengan prinsip dan indikator yang dipakai oleh tim peneliti.

Ada lagi yang layak mendapat perhatian, yaitu rekomendasi pada setiap prinsip dengan total jumlah 46 rekomendasi. Prinsip pemerintahan berdasarkan hukum mendapat 14 rekomendasi; prinsip legalitas formal memiliki 5 rekomendasi; kekuasaan kehakiman yang merdeka ada 12 rekomendasi; akses terhadap keadilan mendapat 5 rekomendasi; HAM tercatat punya 10 rekomendasi. Ada kalanya rekomendasi itu tak menyentuh persoalan secara menyeluruh. Misalnya, ketika bicara akses terhadap keadilan—khususnya bantuan hukum, tidak disinggung sama sekali mengenai peran advokat.

Catatan bagi Pembaca

Ketika membaca buku ini, sebaiknya tidak melepaskannya dari konteks penilaian prinsip-prinsip negara hukum agar memperoleh standar bersama yang lebih terukur. Buku ini tak bisa dilepaskan dari kajian ILR sebelumnya (2012, 2013, 2014). Selain itu, responden dalam penelitian ini juga perlu diperluas agar lebih representatif.

Dari kesalahan klerikal, penyuntingan buku ini terbilang bagus karena jarang ada kesalahan pengetikan. Pun ada, jumlahnya tidak signifikan, seperti kata otonom tertulis otohton pada halaman 2. Namun, secara umum, kesalahan itu tak mengganggu makna yang terkandung. Meskipun demikian, buku ini dapat lebih menarik dibaca jika dimuat indeks per provinsi agar bisa menjadi bahan kajian bagi daerah bersangkutan.

 

Komentar

Kirim komentar

Plain text

  • Tidak ada tag HTML yang diperbolehkan.
  • Alamat web dan email otomatis akan diubah menjadi link.
  • Baris dan paragraf baru akan dibuat otomatis.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.